Evaluasi Kinerja Pemkab Situbondo Dinilai Nol, Banyak Catatan Untuk Bupati di Tahun 2022
Situbondo | Arjunanewsonline.com – Keterbukaan informasi menjadi penting di era digitalisasi ini. Diskusi publik digelar banyak catatan untuk Bupati Situbondo di Tahun 2022 yang dinilai NOL. Ratusan peserta mengikuti Diskusi Publik atau Talkshow “Evaluasi Kinerja Pemkab Situbondo Tahun 2022” yang di inisiasi oleh DPD Ikatan Wartawan Online (IWO) bertempat di Meeting Room Gedung Paripurna Lantai II Kantor DPRD Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.
Diskusi Publik‼️Evaluasi Kinerja Pemkab Situbondo Tahun 2022‼️Dianggap “GAGAL”‼️ ((Part 1))
Ada sekitar 135 peserta dari berbagai macam organisasi masyarakat maupun organisasi politik serta anggota dewan mengikuti acara Talkshow tersebut berlangsung seru. Rabu, (28/12/2022) pukul 10.00 Wib hingga selesai.
Pantauan Arjuna News tentunya banyak catatan untuk Kinerja Pemkab Situbondo yang dipimpin oleh Bupati Situbondo, Drs. H. Karna Suswandi, MM kena semprot. Lantaran Bung Karna panggilan akrab Bupati Situbondo tidak menghadiri acara tersebut. Dalam diskusi tersebut peserta banyak menyoroti masalah anggaran yang dikeluarkan bersumber dari APBD Kabupaten tanpa adanya evaluasi yang jelas untuk dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Salah satunya adalah kerugian pembayaran bunga akibat Pinjaman PEN dibebankan kepada masyarakat dan Pembangunan Jalan Baluran Merak Situbondo, Pembubaran 2 (dua) Perusda serta Siltap bagi Perangkat Desa se Kabupaten Situbondo.
Menurutnya, apa yang sudah dilakukan eksekutif maupun legislatif selama tahun 2022 ini belum ada keberpihakan kepada masyarakat. Hal ini terbukti dengan mudahnya DPRD menyetujui anggaran yang dikeluarkan untuk pembayaran bunga PEN sebesar kurang lebih 8 miliar. Padahal anggaran yang dibayarkan tersebut itu adalah uang rakyat dan ini membebani masyarakat.
Yang Kedua, “Terkait pembangunan akses Jalan Baluran-Merak Situbondo. Dimana jalan yang digunakan bukan milik Pemkab Situbondo. Ketika dibangun apa kontribusinya terhadap daerah dengan mengeluarkan dana puluhan miliar rupiah. Apalagi informasi yang kami dapatkan tadi DPRD sampai hari ini belum mengetahui isi PKS nya seperti apa”, jelas Hafid Yusik di acara Forum Diskusi.
Selanjutnya, DPRD sebagai wakil rakyat tidak mencerminkan sama sekali sebagai wakil dari rakyat. Sehingga apa yang sudah dilakukan ini sangat sangat merugikan rakyat. Seharusnya sebelum mengesahkan APBD 2022 ini. Mengetahui isi PKS seperti apa bukannya hanya dikasih imbalan POKIR yang besar oleh Bupati lalu mengesampingkan Rakyatnya.
Selain itu, DPRD juga ikut andil dalam pembubaran Dua Perusda yang saat ini masih terkatung katung tanpa ada masterplant yang jelas terkait dengan pengelolaannya seperti apa setelah Kedua Perusda tersebut dibubarkan.
Selanjutnya, terkait masalah Silpa tahun 2022 yang sangat besar yaitu di atas 200 miliar. Bahkan diprediksikan tahun anggaran 2023 ini mencapai 400 miliiar lebih. Padahal pada saat tahun berjalan Silpa tersebut sudah digunakan oleh Pemkab. Ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat Situbondo yang mengetahui tentang regulasi anggaran. (Tim/Red)
